"Biasanya hujan deras tidak separah ini. Tapi sekarang, setelah proyek drainase selesai, air malah meluap dan menggenangi rumah-rumah warga," keluh salah satu warga sekitar.
Warga mempertanyakan efektivitas proyek yang sejatinya bertujuan mengurangi potensi banjir lokal. Mereka menduga pekerjaan dilakukan tanpa perencanaan matang, minim pengawasan, dan tidak sesuai dengan standar teknis.
Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Karawang, Aries, justru mengelak dan menyebut penyebab banjir karena curah hujan, bukan akibat buruknya pengerjaan proyek.
“Jawaban seperti itu justru memperlihatkan kurangnya tanggung jawab. Padahal faktanya genangan muncul tepat di titik proyek baru,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang ikut memantau proyek tersebut.
Masyarakat mendesak Pemkab Karawang dan DPRD untuk turun langsung meninjau lokasi serta mengevaluasi kinerja rekanan maupun pengawas proyek. Jika dibiarkan, proyek drainase yang dibiayai APBD tersebut dikhawatirkan hanya akan menjadi pemborosan anggaran.
“Alih-alih menjadi solusi atas persoalan banjir, proyek ini justru menjadi pemicu baru. Masyarakat kini tidak hanya kecewa karena uang negara terbuang sia-sia, tetapi juga harus menanggung risiko genangan yang semakin parah. Ini jelas bukan perbaikan, tapi kegagalan perencanaan dan pengawasan.”
“Kepala Bidang SDA PUPR Karawang, Aries, patut dipertanyakan kapasitas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik. Ketika warga mengeluhkan banjir yang makin parah pasca proyek normalisasi drainase, ia justru melempar tanggung jawab dan berdalih seolah-olah hujan adalah biang masalah. Ini bukan hanya bentuk arogansi birokrasi, tapi juga penghinaan terhadap akal sehat masyarakat. Bagaimana mungkin proyek senilai hampir Rp200 juta justru memperburuk kondisi? Apakah tidak ada pengawasan? Atau memang sejak awal sudah niat dikerjakan asal jadi?
Jika pejabat seperti ini terus dibiarkan berlindung di balik alasan cuaca, maka jelas PUPR Karawang sedang dikuasai oleh mental ‘cuci tangan’ bukan pelayanan. Sudah saatnya Bupati Karawang mengevaluasi kinerja bawahannya yang gagal menjalankan tugas teknis secara profesional. Rakyat butuh solusi, bukan pembelaan kosong dari kursi nyaman dinas.
Penulis:Ferimaulana