Menurut Saepudin, langkah digitalisasi dalam pelaksanaan Pilkades merupakan inovasi positif yang mencerminkan semangat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi desa.
“Kami di Komisi I tentu sangat mendukung. Ini bentuk transformasi digital yang patut diapresiasi, dan bisa menjadi contoh baik untuk daerah lain,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).
Ia menilai penggunaan sistem elektronik akan membantu meminimalisasi kecurangan dan mempercepat proses pemungutan serta penghitungan suara.
Namun demikian, Saepudin menekankan bahwa seluruh tahapan Pilkades harus disiapkan secara matang, mulai dari perencanaan, pendataan pemilih, hingga pelaksanaan teknis. Ia juga menegaskan pentingnya mematuhi aturan, termasuk syarat minimal dua bakal calon untuk menggelar pemilihan.
“Kalau hanya satu bakal calon, maka sesuai regulasi, pemilihannya harus ditunda. Jangan dipaksakan,” tegasnya.
Ia juga mengimbau seluruh elemen, termasuk panitia Pilkades, Pemkab, dan aparat keamanan, untuk menjalankan tugas secara netral dan profesional.
“Pilkades digital ini momentum besar. Jika sukses, Karawang bisa menjadi pelopor demokrasi desa berbasis digital di Jawa Barat,” pungkas Saepudin.
Penulis :Ferimaulana