Kondisi tersebut memunculkan kekecewaan mendalam di tengah masyarakat. Sekretaris Karang Taruna Bhakti Remaja (KTBR) Plawad, Asep Sugiri, mengungkapkan bahwa gerakan ini lahir dari keresahan warga.
Menurutnya, seorang petugas kebersihan yang seharusnya mendapat Rp1,5 juta hanya menerima Rp200 ribu, sementara staf Puskesos belum menerima haknya untuk bulan Agustus. “Kami turun ke sini tidak ada yang bayar, murni karena rasa prihatin. Sudah terlalu sering terjadi masalah seperti ini,” ucap Asep.
Ia menambahkan, persoalan gaji bukan sekadar soal uang, melainkan juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin mereka. “Kami khawatir masih ada persoalan lain yang belum terungkap,” tegasnya.
Para peserta aksi kompak menuntut agar Lurah Plawad, Ropiudin, segera dimutasi dan digantikan sosok yang lebih jujur, profesional, serta mampu mengayomi masyarakat. “Warga Plawad kritis dan ingin pemimpin yang sejalan dengan aspirasi kami,” tambah Asep.
Hal senada disampaikan Tomi Kurniawan, salah satu perwakilan warga. Ia meminta kecamatan dan aparat terkait segera turun tangan melakukan audit atas pengelolaan anggaran di kelurahan. “Kami mendukung program pembangunan, tapi harus jelas dan transparan. Jangan hanya tercatat di atas kertas, sementara warga tidak merasakan manfaatnya,” ungkap Tomi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Lurah Plawad belum memberikan keterangan resmi. Aksi tersebut menjadi perhatian publik, menegaskan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam tata kelola dana desa maupun kelurahan.